Status Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Covid-19 membuat kaget semua orang. Salah satunya Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.
Bupati yang akrab disapa Jekek itu pun menyoroti perbedaan data pusat dengan daerah. Ia pun menyampaikan bahwa data yang disampaikan Kementerian Kesehatan dengan data yang dimiliki Wonogiri tidak sinkron.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, data yang ada di pusat tidak perlu diperdebatkan. Meski begitu, pihaknya berharap sebelum data dari pusat ditampilkan, ada pertanggung jawaban validasi data.
Ketika tidak ada pertanggung jawaban validasi data, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kepanikan baru. Seperti kejadian pekan lalu. Saat itu diketahui terjadi selisih data hingga 123 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, yang kemudian menjadikan Wonogiri masuk zona merah satu-satunya di Jateng.
“Itu kan tidak logis. Yang jadi pertanyaan kami, data dari Kemenkes itu panduannya apa. Semisal ada angka yang tidak wajar, bisa klarifikasi kepada satgas (di daerah),” ujarnya, Rabu (02/06).
Status zona merah di Wonogiri, dapat mengurangi semangat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Padahal selama ini, jajaran pemkab hingga tingkat RT dan RW selalu proaktif memutus penyebaran Covid-19.
“Apakah unsur forkopimda yang tergabung dalam satgas covid-19 dianggap tidak bekerja dan tak ada hasil ?, padahal dibandingkan dengan daerah lain wonogiri sangat produktif dari segala upaya”Tambah Bupati Wonogiri.
Bupati meyakini, sejak pekan lalu, zona risiko Covid-19 di Wonogiri adalah oranye. Hal itu berdasarkan data laporan harian Covid-19 (LHC) Wonogiri. Mengingat di wilayah eks Karesidenan Surakarta, penambahan kasus Covid-19 di Kota Sukses menjadi yang terendah.
Pemkab sudah melakukan pengecekan data setelah Wonogiri diumumkan zona merah dan ditemukan selisih ratusan kasus antara data satgas daerah dan pusat. “Pasca lebaran, berdasarkan data kasus (penyebaran Covid-19) kita sangat terkendali,” jelas bupati yang akrab disapa Jekek itu.
(Humas Polres Wonogiri Polda Jateng)