Kapolres Wonogiri AKBP Dydit Dwi Susanto, mengundang para pihak untuk duduk bersama membahas pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertemuan para pihak ini, dikemas dalam Focus Grup Discussion (FGD). Tujuannya, untuk mewujudkan situasi kondusif dan menghindarkan kemunculan gejolak, unjuk rasa atau aksi demo. Ini sebagai langkah antisipasi untuk menghindarkan hal-hal yang dapat berdampak negatif.
Acara FGD digelar Selasa (13/9) di Aula Sanika Satyawada Polres Wonogiri. Dihadiri Bupati yang diwakili Kepala Diperindagkop UMKM Wahyu Widayati, Dandim 0728 Wonogiri yang diwakilkan Pasi Intel Kapten (Inf) Mulyono bersama Forkompimda serta unsur dinas terkait.
Juga diundang Ketua BEM dari STABN dan dari STAINMAS beserta perwakilan mahasiwa, Ketua Organda Edi Purwanto, Ketua Paguyuban Gojek Achmad WM, Ketua Paguyuban Grab Rustham. Berikut para pimpinan Ormas, Ketua SPSI, Ketua FKUB, Korwil SPBU se Wonogiri.
Tampil menjadi nara sumber SBM (Sales Bran Manager Pertamina) Ahad Jabar Saifullah, Ketua Hiswana Migas DPC Surakarta Budi Prasetyo, Penasehat SPBU Se Kabupaten Wonogiri Mulyadi dan dari TBBM Boyolali Danang Agung.
Kepada para peserta FGD, Kapolres AKBP Dydit Dwi Susanto, minta agar semua pihak dapat memberikan peran nyata dalam ikut mewujudkan situasi yang kondusif di Kabupaten Wonogiri. Di sisi lain, perlu ada pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi dan antisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Kuota Terbatas
Ikut memberikan sambutan, Bupati yang diwakili Kepala Diperindagkop UMKM Wahyu Widayati. Bupati, kata Wahyu Widayati, berpesan agar dinas bertindak untuk mengikuti penyesuaian harga BBM bersubsidi. Supaya semua mendapatkan solusi terbaik dari regulasi yang ada, dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sales Bran Manager (SBM) Pertamina, Ahad Jabar Saifullah, mengajak yang hadir dalam FGD untuk saling mencari solusi, terkait dengan keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Penasehat SPBU se Kabupaten Wonogiri, Mulyadi, menyatakan, ketersediaan BBM tergantung dari pengiriman. ”Seandainya mungkin ada masyarakat yang tidak kebagian BBM, itu kami mohon maaf karena kuotanya dibatasi,” jelasnya.
Ketua Organda Wonogiri, Edi Purwanto, mengharapkan, untuk kuota BBM angkutan umum segera diberikan tambahan. ”Karena ini untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, juga dimunculkan tentang kesulitan para pelaku industri rumah tangga dan petani yang kesulitan membeli BBM memakai jirigen. Pada hal, itu untuk kebutuhan mesin industrinya maupun untuk alat mesin pertanian (alsintan).
Kabid Teknis Sarana dan Prasarana (Sapras) Dishub Wonogiri, Suyatno, juga mengungkapkan keluhan para pengusaha transportasi perairan yang menggunakan perahu. Yang kesulitan membeli BBM, karena harus menunjukkan dokumen STNK. Pada hal, perahu tidak dilengkapi STNK.
(Humas Polres Wonogiri Polda Jawa Tengah)